Banda Aceh – 5 Juni 2025. Personil Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengikuti Pembinaan yang dilaksanakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pembinaan tersebut Dirjen Badilmiltun menekankan pentingnya menjaga sikap dan etika dalam lingkungan kerja serta peran aktif media sosial Satker sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi publik.
Banda Aceh – 2 Juni 2025. Telah dilaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 bertempat di lapangan upacara Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Inspektur upacara yaitu Plh. Kadilmil I-01 Banda Aceh Letkol Chk Arif Kusnandar, S.H. dan diikuti oleh seluruh personil Dilmil I-01 Banda Aceh. Adapun tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya”
Banda Aceh – 23 Mei 2025. bertempat di Ruang Auditorium telah dilaksanakan acara Pelepasan Tenaga PPNPN Dilmil I-01 Banda Aceh menjadi CPNS PN Simpang 3 Redelong. Acara dihadiri oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kolonel Chk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural serta seluruh Pegawai Dilmil I-01 Banda Aceh.
Banda Aceh – 21 Mei 2025. Pelaksanaan persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Oditur Militer dalam perkara tindak pidana dakwaan : Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP, dan Pasal 365 Ayat (1) juncto Ayat (3) KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. “Pasal Tindak pidana telah melakukan pembunuhan berencana, pencurian yang berakibat matinya orang lain, dan penggunaan senjata api tanpa izin.”
Banda Aceh – 21 Mei 2025. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kolonel Chk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. beserta para hakim militer I-01 Banda Aceh mengikuti Kegiatan In Depth Interview secara daring tentang Pengaturan Penyesuaian Gaji Pokok Hakim dan Penghasilan Pensiun Hakim sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.
