Banda Aceh – 27 Oktober 2025. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengikuti kegiatan Revisi Akhir Direktorat Pengelolaan Anggaran (Dit.PA) Kementerian Keuangan terkait perhitungan gaji dan pengimputan data pada aplikasi SAKTI.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan akurasi data keuangan serta kesesuaian perhitungan gaji Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses pelaporan dan pengelolaan anggaran dapat berjalan optimal dan transparan.
Banda Aceh – 27 Oktober 2025.
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengikuti kegiatan Pembukaan Tugas Tahun (TY) Panitera/Panitera Pengganti (Militer) II Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitera serta Panitera Pengganti dalam mendukung kelancaran proses administrasi dan persidangan di lingkungan peradilan militer.
Banda Aceh – 24 Oktober 2025. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengikuti kegiatan Overview Orientasi BATCH IX dan X secara daring melalui Zoom Meeting, dalam rangka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN, meningkatkan semangat profesionalisme, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan institusi peradilan.
Banda Aceh – 22 Oktober 2025. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengikuti kegiatan Overview Orientasi BATCH V dan VI secara daring melalui Zoom Meeting, dalam rangka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN, meningkatkan semangat profesionalisme, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan institusi peradilan.
Jumat – 17 Oktober 2025. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 serta Peluncuran Aplikasi BATARA secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pemanfaatan teknologi di lingkungan peradilan militer.
